Pasbar, Poskini.com--pelaksanaan salah satu paket proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat, menuai sorotan, terkait aspek transportasi dan tertib administrasi. Papan informasi proyek tersebut di ketahui baru di pasang di lokasi setelah pekerjaan fisik berjalan, itupun setelah adanya konfirmasi dan pertanyaan dari media.
Kejanggalan tidak berhenti pada keterlambatan pemasangan plang. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan,fisik papan informasi tersebut sejatinya di cetak menggunakan mesin cetak digital (digital printing). Namun, khusus pada kolam nomor kontrak dan tanggal mulai pelaksanaan, isinya justru di tulis secara manual menggunakan spidol.
Kondisi ini memicu tanda tanya besar mengenai keabsahan administrasi proyek tersebut. Penulisan manual pada plang yang di cetak digital menimbulkan spekulasi bahwa dokumen kontrak resmi belum di terbitkan atau belum rampung saat papan informasi di cetak dan pekerjaan di mulai.
Berdasarkan temuan media ini di lapangan,Sabtu (12/11/2026) di ketahui pengerjaan sebuah proyek di halaman belakang kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) kabupaten pasaman barat terpantau telah berjalan tanpa di lengkapi papan informasi kegiatan di lokasi. Saat dikonfirmasi terkait ketiadaan papan proyek tersebut, sekretaris DPUPR Darmawan, berdalih bahwa plang informasi itu sebenarnya sudah di pasang sebelumnya.
" Kemaren sudah di pasang", ujar Darmawan saat di minta keterangan oleh media ini, terkesan berusaha menghindari pertanyaan lebih lanjut. Namun, terpantau di lokasi papan informasi proyek tersebut baru di pasang oleh kontraktor beberapa jam setelah konfirmasi di lakukan.
Usai pemasangan selesai Darmawan kembali menghubungi media ini untuk menginformasikan bahwa papan informasi tersebut sudah di pasang di lokasi. " Sebelumnya, Darmawan menyatakan bahwa papan informasi tersebut telah di pasang. Namun, fakta di lapangan menunjukan papan tersebut baru saja di pasang. Kondisi ini pun memicu tanda tanya di masyarakat mengenai kejelasan informasi tersebut.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku pernah menghubungi kepala dinas DPUPR terkait kontrak resmi proyek yang telah di kerjakan tersebut. Menurut keterangan Kadis kepadanya, kontrak resmi proyek itu belum keluar. Perbedaan keterangan dari dua pejabat penting DPUPR memicu dugaan bahwa proyek yang tengah di kerjakan belum memiliki kontrak resmi.
"Tata kelola administrasi terkait pelaksanaan undang-undang jasa konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menjadi perhatian publik, menyusul munculnya dugaan bahwa kebijakan tersebut di susun berdasarkan kepentingan sepihak jajaran pejabat teras di instansi tersebut.
Ketidakpatuhan kontraktor terhadap prosedur administrasi dalam proyek pengadaan barang dan jasa di duga mendapat pembiaran, bahkan disinyalir di dukung oleh oknum pejabat terkait. Sebagai instansi teknis, dinas tersebut seharusnya menjadi contoh dalam hal tertib administrasi. Namun,kondisi di lapangan justru berbanding terbalik dan terkesan semraut.
(Yls)
