Lampung, Poskini.com - Persoalan petani singkong di Lampung sangat memprihatinkan. Dari kenaikan harga pupuk, obat obatan pertanian di tambah harga Singkong yg tidak jelas. Bahkan sejumlah pabrik tapioka mendadak tutup.
Dari informasi yang didapat, sejumlah pabrik tapioka di Tulangbawang umumkan penutupan operasional.
Seperti halnya yang dilakukan oleh pabrik tapioka PT BSSW di Tulangbawang yang mengeluarkan pemberitahuan penutupan operasional pabrik sejak 24 Januari 2025.
Seorang petani singkong di Tulangbawang membenarkan, jika sejumlah pabrik tapioka di Tulangbawang tutup paska demo petani singkong. Di antaranya di PT SAM, Perusahaan Sinar Laut dan PT Bumi Waras (BW).
Masalah harga singkong atau ubi kayu terus berulang tanpa adanya langkah antisipasi secara konkret. Padahal, pemerintah menyadari bahwa produksi singkong di Lampung melimpah.
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian mencatat, produksi ubi kayu di Lampung pada 2022 mencapai 5,9 juta ton. Lampung menjadi provinsi penghasil ubi kayu terbesar di Indonesia dan menyumbang sekitar 39,74 persen dari total produksi ubi kayu secara nasional yang tercatat 14,9 juta ton.
Produksi ubi kayu di Lampung pada 2022 juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2021, produksi ubi kayu di Lampung mencapai 5,6 juta ton. Data ini menunjukkan melimpahnya bahan baku singkong di Lampung untuk kebutuhan pangan.
Berdasarkan catatan Kompasone.com anjloknya harga singkong saat masa panen raya terjadi berulang kali. Harga singkong pernah menyentuh titik terendah di harga Rp 400 per kilogram pada 2016. Pada 2019, harga singkong juga anjlok di harga Rp 900 per kg. Tahun ini, saat biaya tanam dan pupuk semakin tinggi, harga singkong di tingkat petani Rp 1.000-Rp 1.100.
Sebelumnya diberitakan, ribuan petani singkong dari tujuh kabupaten berunjuk rasa di depan kompleks kantor gubernur dan DPRD Lampung. Para demostran menuntut agar kesepakatan bersama terkait penetapan harga singkong Rp 1.400 per kg yang dibuat pada akhir Desember 2024 dapat benar-benar direalisasikan.
Pemerintah Provinsi Lampung akhirnya menerbitkan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembinaan Petani dan Monitoring Harga dan Kualitas Ubi Kayu di Provinsi Lampung. Surat tersebut ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Lampung Samsudin tp nyatanya harga singkong makin tidak jelas.
Dan juga mentri pertanian Andi Amran ikut menyoroti persoalan harga singkong di lampung, tapi belum ada tanda tanda perbaikan haraga. Mungkin hilirisasi sangat pelu di lakukan di provinsi yg menjadi penghasil Singkong terbesar di negeri ini
(Khonif)
