Sorong, poskini.com — Sekretaris Ikatan Media Online Indonesia (IMO) Provinsi Papua Barat Daya Dedi mengatakan bahwa pihaknya selaku pengelolah media-media Cyber di wilayah Papua Barat hingga Papua bahkan beberapa provinsi yang baru di mekarkan di wilayah Papua Ini.
Telah mendapatkan informasi yang beredar di dunia digital. Apalagi pada media massa hingga online, yang kini memiliki kapasitas terbesar dan terbanyak di beberapa wilayah. Hingga kemitraan media online di media massa mendapatkan sorotan seperti adanya. Beberapa media yang diduga mengatas namakan Komisi Pemberantasan Korupsi.
" ini kami hanya menghimbau bahwa kemungkinan tidak ada yang mengatas nakan Lembaga KPK tersebut. Tetapi untuk kemitraan kemungkinan bisa terjadi," beber Bung Deo yang masih menjabat sebagai sekretaris Ikatan Media Online Papua Barat dan Barat Daya, saat ditemui di Sorong, Kamis (26/09).
Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa KPK menerima informasi adanya media massa yang menggunakan identitas berupa logo dan nama menyerupai KPK dan berpotensi disalahgunakan untuk upaya pemerasan ataupun penipuan terhadap masyarakat atau pihak lainnya.
Lanjut, KPK tegas meminta kepada pihak yang melakukan tindakan pemerasan ataupun penipuan dengan mengatasnamakan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut untuk segera menghentikan aksinya, KPK juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap berbagai modus pelanggaran hukum yang mengatasnamakan KPK.
" ya mungkin ada beberapa media yang Bekerja sama, tetapi belum kita dapati, hanya saja beberapa oknum yang mungkin ada jaringan ke Lembaga negara KPK tersebut. Jadi kemungkinan bisa saja mereka hanya mengelolah data-data yang ada di KPK,"ujarnya.
Sedangkan untuk media yang mengatas namakan KPK tidak ada. Tetapi kemungkinan di cek sendiri saja pada media Lembaga KPK yang resmi tersebut.
"Seperti yang diperoleh melalui Biro Humas hingga saat ini adalah situs resmi lembaga dengan alamat https://www.kpk.go.id, media sosial KPK dengan nama akun KPK_RI (X), official.KPK (Instagram), KPK RI (YouTube) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (Facebook),"tuturnya.
Sembari menambahkan bahwa adapun media-media lainnya yang memiliki nama maupun logo serta identitas lainnya yang menyerupai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dipastikan tak memiliki keterkaitan dan tidak dikelola oleh Biro Humas KPK.
Untuk itu Ia mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, ataupun kementerian, lembaga, BUMN/BUMD serta masyarakat.
Kemudian ada di wilayah Papua Barat hingga Papua dan beberapa provinsi yang baru di mekarkan bahwa mendapati adanya pihak-pihak yang mengaku sebagai Insan KPK.
Dan diduga akan melakukan tindak kriminal seperti pemerasan, pungutan liar, atau bahkan menawarkan untuk mengatur sebuah perkara di KPK, agar segera melaporkan ke aparat penegak hukum setempat agar bisa di tindak lanjuti laporan tersebut.
(Dedi)
